Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed)

  Jakarta, 17 Juli 2026 – Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSPEED) Jakarta Utara terus memperjuangkan terciptanya ekosistem kerja yang lebih adil bagi para pengemudi transportasi daring. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui audiensi dan silaturahmi dengan Komisaris Ilhamsyah di Pelindo Tower, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan para pengemudi ojek online (ojol), yakni kewajiban membayar biaya akses setiap memasuki kawasan pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Biaya tersebut dinilai menambah beban operasional pengemudi, baik saat mengantar maupun menjemput penumpang, mengirim pesanan makanan, maupun menjalankan layanan berbasis aplikasi lainnya di lingkungan pelabuhan. Ketua DPD FSPEED Jakarta Utara, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pengemudi daring merupakan bagian penting dari rantai layanan transportasi yang mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di kawasan pelabuhan. Oleh karena...

  Jakarta Utara – Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSPEED) Jakarta Utara menggelar  Musyawarah Daerah (Musda) pada  Ahad, 10 Mei 2026 , bertempat di  Kantor DPD PKS Jakarta Utara .Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam proses regenerasi organisasi melalui pergantian kepengurusan lama kepada kepengurusan yang baru. Musda diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi sekaligus memastikan estafet kepemimpinan berjalan dengan baik. Melalui forum ini, pengurus baru secara resmi dilantik dan dikukuhkan untuk mengemban amanah dalam menjalankan roda organisasi FSPEED Jakarta Utara ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari jajaran FSPEED dan para tamu undangan. Dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FSPEED hadir  Akmal Prasetyo  selaku Sekretaris Jenderal DPN FSPEED. Turut hadir  Abdurrahman  yang akrab disapa  Kong Suhu sebagai perwakilan DPW FSPEED DKI Jakarta,  Dedi Hartono selaku Penasehat FS...

  Jawa Tengah– Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSPEED) Provinsi Jawa Tengah sukses menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat organisasi sekaligus memperkokoh perjuangan untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak pengemudi daring di wilayah Jawa Tengah. Musyawarah Wilayah tersebut dihadiri oleh Deputy Presiden FSPEED Indonesia, Abah Yanto,  yang memberikan dukungan sekaligus motivasi kepada seluruh peserta agar terus menjaga soliditas organisasi dan memperkuat peran FSPEED sebagai wadah perjuangan pengemudi daring. Selain agenda musyawarah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan  Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Informal Provinsi Jawa Tengah.  Sosialisasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi para p...

  Pernyataan Sikap FSpeed, Menolak Driver Online Dikategorikan Sebagai UMKM "Driver Online adalah Pekerja, Bukan Pelaku Usaha Mandiri" Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed) menyatakan tidak sependapat apabila pemerintah memasukkan pengemudi ojek online, kurir online, maupun pekerja platform digital ke dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai solusi utama terhadap persoalan perlindungan mereka. Kami menghargai setiap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengaturan tersebut justru berpotensi mengaburkan hubungan kerja yang sesungguhnya terjadi antara platform digital dan para pengemudi. Mengapa FSpeed Menolak Ojek Online Masuk Kategori UMKM? 1. Pengemudi Bukan Menjalankan Usaha Sendiri Pelaku UMKM memiliki kebebasan menentukan harga, memilih pelanggan, mengatur sistem bisnis, dan menentukan strategi usahanya sendiri. Sebaliknya, pengemudi platform: tidak menentukan tarif; tidak menentukan pembagian pendapatan;...

  Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed) menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif LBH Jakarta dalam membentuk Pos Pengaduan Pelanggaran Hak atas Kerja yang Adil dan Layak bagi Pekerja Transportasi Online Senin 20 Juli 2026. Hadirnya pos pengaduan ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat akses keadilan bagi para pengemudi transportasi online yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pemutusan kemitraan sepihak, suspend yang tidak transparan, ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa, hingga persoalan perlindungan sosial dan hak-hak dasar lainnya. FSpeed yang diwakili oleh Sekjennya Akmal Prasetyo, berharap Pos Pengaduan ini menjadi ruang yang aman bagi seluruh pengemudi untuk menyampaikan pengaduan serta mendapatkan pendampingan hukum yang profesional. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan perusahaan aplikasi, untuk menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi demi menciptakan ekosistem transport...

Bogor, 27–28 Juni 2026— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun FSPEED Pondokgede yang ke-3, keluarga besar FSPEED Pondokgede menyelenggarakan kegiatan Tadabbur Alam selama dua hari di Pesantren Qur'an Fityatul Islam dan kawasan wisata alam Curug Panjang. Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang mengusung semangat kebersamaan, ukhuwah, dan peningkatan keimanan ini menjadi salah satu agenda spesial dalam memperingati perjalanan tiga tahun FSPEED Pondokgede sebagai wadah perjuangan dan silaturahmi para pengemudi daring. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus dan pembina FSPEED, di antaranya Ketua Majelis Nasional FSPEED Bapak Edy Darsono, Ketua DPD FSPEED Kota Bekasi Ahmad Asyhari, Bang Damar, Pembina FSPEED Pondokgede Ummu Umar, Ahmad Asyhar, serta Ketua DPC FSPEED Pondokgede Bang Anwar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, yaitu Ustadz Yudi serta  Ustadz Syarif selaku pimpinan beserta jajaran pengurus Pesantren Qur'an Fityatul I...

JAKARTA – Kabar mengenai penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online oleh Presiden Prabowo pada 1 Mei 2026 lalu membawa angin segar bagi jutaan pengemudi di Indonesia. Salah satu poin krusial yang disorot adalah rencana pemangkasan potongan aplikator yang semula mencapai 20% kini ditekan menjadi 8%. Namun, kegembiraan tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi para pekerja di aspal. Hingga saat ini, naskah resmi dari Perpres tersebut belum kunjung dibuka atau diakses oleh publik. Merespons situasi ini, Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed) bersama koalisi serikat pekerja transportasi daring lainnya bersikap kritis. FSpeed menilai, tanpa adanya transparansi naskah regulasi, klaim mengenai "keberpihakan negara" masih terlalu dini untuk dirayakan. Transparansi Regulasi Jadi Kunci Ketidakpastian ini memicu digelarnya Diskusi Publik bertajuk “Potongan Aplikator 8%: Benarkah Negara Telah Berpihak ...