Selasa (29/09/2029) , ratusan anggota Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSPeed) berkumpul dan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB ini diikuti oleh anggota FSPeed dari kawasan Jabodetabek, sebagai bentuk penegasan atas tuntutan perlindungan dan pengakuan hak sebagai pekerja platform bagi pengemudi ojek online (ojol).
Abah Yanto, selaku penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa meskipun mereka tidak menolak ojol disebut sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mereka menolak jika label UMKM digunakan sebagai alasan untuk menghilangkan status dan hak mereka sebagai pekerja platform.
Menurut Abah Yanto, pengemudi ojol bekerja dalam ekosistem yang sangat tergantung pada sistem platform digital. Ini meliputi sistem algoritma, pengaturan tarif, insentif, evaluasi performa, hingga keputusan penonaktifan akun pengemudi. Oleh karena itu, negara tidak boleh menutup mata terhadap dimensi ketenagakerjaan yang melekat pada para pengemudi ojol.
FSPeed menuntut agar pekerja platform seperti pengemudi ojol diakui dan dilindungi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Mereka meminta agar tidak hanya dianggap sebagai mitra saat bekerja, namun juga diberi perlindungan yang setara dan formal, bukan hanya disebut sebagai UMKM ketika membutuhkan perlindungan.
Aksi ini menunjukkan tekad para pengemudi ojol untuk mendapatkan pengakuan yang layak dari pemerintah, demi menjamin kesejahteraan dan hak-hak mereka dalam industri digital yang terus berkembang.
Comments
Post a Comment